Beranda » Sejarah Lokal » APANAGE DAN BEKEL, DIPERLUKAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

APANAGE DAN BEKEL, DIPERLUKAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Judul      : Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial Dipedesaan Surakarta (1830-1920)

Penulis    : Dr. Suhartono

Penerbit : Pt. Tirta Wacana Yogya, Yogyakarta

Cetakan : pertama (1991)

Tebal      : xxii + 220 hlm.

 

Didalam perjanjian Gianti pada tahun 1755 berdiri dua kerajaan yaitu kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dan pada tahun 1757 berdirilah Kadipaten Mangkunegara sebagai hasil perjanjian Solotigo. Didalam perkembangannya di satu pihak Kerajaan Surakarta/Kasunanan makin terikat oleh kontrak-kontrak dengan gubernamen. Sedangkan dipihak lain Mangkunegara makin banyak mendapatkan kebebasan, khususnya dibidang perekonomian masyarakat Surakarta terbagi dalam dua golongan sosial yang besar, yaitu golongan atas yang terdiri dari para bangsawan dan priyayi, dan golongan bawah yang terdiri dari petani, buruh tani, pedagang, tukang, perajin dll. Golongan priyayi yang terdiri dari para sentana dan narapraja merupakan sebagian kecil penduduk terdiri dari golongn penguasa yang berada di atas  golongan sosial besar. Golongan besar ini terdiri dari para sikep dan kuli-kuli lainnya yang disebut wong cilik. Priyayi mengawasi para sikep karena ia memberi tanah garapan kepada mereka. Golongan sikep menyediakan tenaga kerja untuk menggarap tanah-tanah apanage.

Kita sering bertanya mengenai apa itu apanage dan apa itu bekel ? apa gunanya apanage dan bekel ? dan dimana apanage dan bekel digunakan ? untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas saya menyarankan kepada para pembaca untuk membaca buku “Apanage dan Bekel, Perubahan sosial dipedesaan surakarta” karya Dr. Suhartono.

Buku ini membahas mengenai Apanage dan Bekel di Karesidenan Surakarta terutama mengenai perubahan sosial di pedesaan-pedesaan sekitar Karesidenan Surakarta.

Dikaresidenan Surakarta lahan yang luas dan subur adalah tanah apanage dan kepemimpinan seorang bekel diperlukan sekali bagi kehidupan sosial ditanah apanage. Bila pembaca tidak mengetahui arti apanage dan bekel dibuku ini dijelaskan pula pengertian tersebut. Didalam buku ini istilah apanage / tanah lungguh adalah tanah jabatan sementara, sebagai upah / gaji seorang priyayi / bangsawan. Tanah apanage dapat diesploitasikan sehingga dapat menghasilkan pajak yang berupa uang, barang dan tenaga kerja. Istilah apanage digunakan dalam buku ini dikarenakan apanage lebih komunikatif daripada lungguh. Untuk bekel sendiri mula-mula para cikal bakal / primus inter pares yang berhasil membuka tanah desa disebut pemimpin desa, oleh karena ia bertugas membagi-bagi tanah desa itu untuk calon penggarap, ia kemudian disebut kepala desa. Setelah adanya tanah apanage diangkatlah seorang bekel dari kepala desa itu yang berfungsi sebagai penebas pajak. Sedikit demi sedikit bekel diberi keluasan sebagai kepala desa sehingga kemudian peranannya berubah dari penebas pajak menjadi pemegang kekuasaan desa.

Sistem apanage timbul dari suatu konsep bahwa penguasa adalah pemilik tanah seluruh kerajaan. Didalam menjalankan pemerintahannya penguasa di bantu oleh seperangkat pejabat dan keluarganya dan sebagai imbalannya, mereka diberi tanah apanage. Tanah ini merupakan tanah jabatan dan mereka para patuh, berhak mendapat layanan kerja dan sebagaian hasil dari tanah-tanah apanage. Timbulnya istilah bekel tidak dapat dipisahkan dari sistem apanage, karena patuh yang tinggal di kuthagara tidak mengerjakan apanage yang sendiri ia kemudian mengangkat seorang bekel.

Pada masa transisi dari sistem apanage kesistem pemilikan tanah secara individual peranan bekel sangat diperlukan karena, melaluinyalah perubahan dan pembaharuan diperkenalkan desa yang dijadikan tempat bagi keseluruhan kegiatan desa dapat dilihat dari ikatan feodal yang berlaku ikatan desa hubungan patron-klien (tuan hamba) dan lain-lainnya, sebaliknya berbagai ikatan desa dan otoritasnya dimanfaatkan agar pengawasan terhadap desa sebagai sumber produksi ekspor berjalan lancar.

Secara resmi pula istilah   bekel itu sendiri dihapus pada tahun 1918 bersama dengan pelaksanaan reorganisasi dan dibentuknya pemerintahan desa, diangkatlah kepala desa yang dipilih dari para bekel. Pemberian kekuasaan kepala desa dimaksudkan untuk mengontrol perkembangan di pedesaan dan agar mereka tetap mempertahankan kedudukan mereka sebagai penguasa desa.

Setiap buku resensi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan terutama buku ini kelebihan buku ini adalah penulis ingin mengungkap tentang pola dan corak perubahan sosial yang terjadi pada pemilihan tanah apanage dikaresidenan Surakarta. Didalam proses perubahan sosial ini terkait perubahan peranan bekel pada tahun 1830-1920. Penulis meneliti mengenai perubahan tanah apanage dan peranan bekel di pedesaan-pedesaan dikaresidenan Surakarta yang menyangkut mengenai perubahan dan keterbukaannya dalam menerima pengaruh luar, kecenderungan, kepemimpinan sampai dengan konflik-konflik dan dampak-dampaknya yang jarang di bahas oleh peneliti-peneliti lainnya.

Buku ini sesuai, seimbang dan berbobot karena buku ini ditulis dengan dari tinjauan penulis terdahulunya seperti Van Deventer, Rouffaer, Residen Spaan, R. Van Niel, Mulherien dan ada beberapa peneliti dari Indonesia yaitu Soemarsaid Moertono. Dari hal ini buku ini cukup berbobot. Di halaman depan buku ini juga dikasih / diberi daftar singkatan dan sudah memakai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sehingga pembaca lebih mudah untuk membacanya dan mempelajari buku ini. Buku ini juga diberi lampiran-lampiran yang diberikan dibelakang buku dan dilengkapi beberapa gambar sehingga pembaca lebih mudah mempelajarinya.

Untuk kekurangan mengenai buku ini saya cukup sulit untuk menjabarkannya. Tapi, menurut saya buku ini hanya membahas mengenai Apanage dan Bekel yang hanya berada di desa-desa sekitar Karesidenan Surakarta. Gambar-gambar pendukung tentang Apanage dan Bekel kurang sehingga pembaca kadangkala berpendapat kurang menarik.

Setiap buku pasti memiliki fungsi termasuk buku ini menurut saya buku ini cukup bermanfaat untuk para mahasiswa menyelesaikan skripsinya yang menyangkut masalah perkebunan / pertanian dikaresidenan Surakarta terutam pada kurun waktu 1830-1920.

Ada berbagai macam buku yang dapat dipergunakan untuk pembanding buku ini tapi, menurut saya buku yang cukup sepadan dengan buku ini adalah buku berjudul “Sejarah Daerah Jawa Tengah” karya Abu Suud, Moh Oemar, Sudaryo dkk. Buku tersebut hampir sama dengan buku karya Dr. Suhartono meskipun tidak sepesifik karya Dr. Suhartono. Dr. Suhartono lebih ditail menulis mengenai permasalahan di 1 (satu) tempat dan kalau Abu Suud dkk lebih luas menulis tentang permasalahan dan hal-hal yang ada di Jawa Tengah terutama mengenai kehidupan pemerintah dan kenegaraan di daerah sekitar jateng meskipun tidak sekomplek dengan buku karya Dr. Suhartono. Meskipun begitu kedua buku ini memiliki persamaan tentang penelitian pada sekitar abad ke-19 di Jateng.

Dengan diungkapkannya buku ini maka pemahaman historis tentang realitas dipedesaan akan lebih diperdalam. Sebab dengan pengungkapan ini corak perubahan struktural masyarakat desa akan diperjelas. Uraian terhadap gambaran sejarah lokal akan menjadi lebih jelas jika dijalin secara prosesual dan struktural.

 

BUKU PEMBANDING

Judul    : Sejarah Daerah Jawa Tengah

Penulis : Moh. Oemar, Sudarso, Abu Suud dkk.

Pnerbit : CV. Dwi Jayakarta

Tempat : Jakarta

Tahun    : 1994

 

sumber lain :

http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/04/apanage-dan-bekel.html

http://books.google.co.id/books/about/Apanage_dan_bekel.html?id=nBIrAAAAIAAJ&redir_esc=y

http://hasbymarwahid.blogspot.com/2011/05/apanage-dan-bekel-perubahan-sosial-di.html

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: